Pernyataan yang Memicu Kontroversi
Jakarta, 28 Agustus 2025 – Di tengah gelombang demonstrasi besar di depan DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani akhirnya angkat bicara terkait isu kenaikan tunjangan anggota dewan yang memicu protes luas mahasiswa dan buruh. Dalam konferensi pers sore hari di Kompleks Parlemen, Puan membela kebijakan tersebut dengan menyebut bahwa kenaikan tunjangan adalah penyesuaian biaya hidup di Jakarta.
“Biaya hidup di Jakarta semakin tinggi. Anggota DPR juga manusia biasa yang punya kebutuhan. Kenaikan tunjangan ini disesuaikan agar mereka bisa menjalankan tugas representasi dengan baik,” ujar Puan.
Reaksi Cepat dari Publik
Pernyataan tersebut sontak menyulut kontroversi baru. Ribuan komentar di media sosial mengecam argumen Puan. Banyak warganet menyindir bahwa jika anggota DPR butuh penyesuaian biaya hidup, bagaimana dengan rakyat kecil yang justru semakin terhimpit harga kebutuhan pokok?
Tagar #PuanTidakPeka dan #DPRMewahRakyatSusah langsung masuk trending di Twitter/X hanya satu jam setelah pernyataan itu tersebar.
Kritik dari Akademisi dan Aktivis
Aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia, Ahmad Rizki, menyebut pernyataan Puan justru menunjukkan ketidakpekaan elit politik.
“Kalau bicara biaya hidup di Jakarta, buruh yang gajinya UMR jauh lebih layak mendapat perhatian. DPR sudah mendapat fasilitas rumah dinas, kendaraan, hingga perjalanan dinas. Jadi, alasan biaya hidup itu tidak masuk akal,” ujarnya di sela aksi.
Ekonom senior Indef, Bhima Yudhistira, juga menambahkan bahwa kenaikan tunjangan DPR tidak memiliki urgensi dalam situasi fiskal negara yang sedang ketat. Menurutnya, APBN seharusnya diprioritaskan untuk subsidi pangan dan energi.
Situasi di Gedung DPR
Pernyataan Puan disampaikan saat ribuan demonstran masih mengepung Gedung DPR. Suasana di luar gedung semakin panas setelah berita pembelaan tunjangan ini tersebar. Massa aksi berteriak lantang, menyebut DPR hanya mencari-cari alasan untuk memperkaya diri.
Polisi pun meningkatkan pengamanan di sekitar kompleks. Barisan tameng dan kawat berduri diperketat untuk mengantisipasi eskalasi.
Implikasi Politik
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada menilai, ucapan Puan bisa menjadi “blunder politik” yang berbahaya bagi citra DPR dan partai pengusungnya.
“Dalam komunikasi politik, pembelaan yang tidak menyentuh rasa keadilan publik justru memperdalam krisis legitimasi. Pernyataan Puan bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi gerakan mahasiswa dan buruh,” jelasnya.
Kesimpulan
Alih-alih meredakan suasana, pembelaan Puan Maharani terkait kenaikan tunjangan justru memperburuk persepsi publik. Dengan situasi yang semakin panas di lapangan dan tekanan opini publik yang meluas, DPR kini berada dalam posisi sulit: bertahan dengan kebijakan penuh kontroversi, atau meninjau ulang demi meredakan gejolak rakyat.